1. Bpr Ratna
  2. informasi
  3. Aturan

DAFTAR ATURAN/KETENTUAN MENGENAI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Kelembagaan dan Kegiatan Usaha BPR
  1. Bank Perkreditan Rakyat
  2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
    • No.10/POJK.03/2016 - tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
    • No.19/SEOJK.03/2016 - tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]
  3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
  4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
    • No.44/POJK.03/2015 - tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. [baca/unduh], [Penjelasan]
    • Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 322 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Golongan Pokok Kegiatan Jasa Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh],
  5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
    • No.6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). [baca/unduh],
    • No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. [baca/unduh], [Penjelasan],
    • No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. [baca/unduh], [Lampiran],
  6. Izin Pedagang Valuta Asing
    • No.9/38/DPBPR Tahun 2007 perihal Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing . [baca/unduh], [Lampiran],
  7. Pungutan oleh OJK
    • Lampiran Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. [baca/unduh].
Prinsip Kehati-hatian, Kesehatan Bank dan Pemeriksaan
  1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
  2. Tata Kelola BPR
  3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
  4. Manajemen Risiko bagi BPR
    • No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR. [baca/unduh].
    • No.1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR. [baca/unduh].
  5. Batas Maksimum Pemberian Kredit
  6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
    • No.11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus. [baca/unduh].
    • No.11/19/DKBU, 31 juli 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [baca/unduh].
    • No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS. [baca/unduh], [Penjelasan].
    • No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS. [baca/unduh].
    • No.43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank. [baca/unduh].
  7. Kualitas Aset Produktif
    • No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. [baca/unduh].
    • No.13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. [baca/unduh],
    • No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR. [baca/unduh].
  8. Pedoman Kebijakan Perkreditan
    • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh]. [Lampiran].
  9. Pedoman Akuntansi BPR
  10. Laporan Bulanan
    • SE No.15/20/DKBU, 22 mei 2013 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. [baca/unduh].
  11. Transparansi Kondisi Keuangan
  12. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
  13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
    • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. [baca/unduh].
    • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [baca/unduh].
  14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
  15. Rencana Bisnis
  16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
  17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
  18. Pemeriksaan Bank
  19. Perlakuan Khusus
    • No.45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana. [baca/unduh].
  20. Keuangan Berkelanjutan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  1. Undang-Undang
    • UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. [baca/unduh].
    • UU no 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme. [baca/unduh].
  2. Peraturan Pemerintah
    • PP No.43/2015 tentang Pihak Pelapor [baca/unduh].
    • PP No.2/2016 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. [baca/unduh].
  3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
  4. Peraturan Kepala PPATK
  5. Surat Edaran PPATK
    • Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 tentang Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT. [baca/unduh].
    • Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan. [baca/unduh].
    • Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. [baca/unduh].
Ketentuan Lainnya
  1. Pajak Bunga Simpanan
    • PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito. [baca/unduh].
  2. Pengakuan Biaya
    • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya. [baca/unduh].
    • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya. [baca/unduh].
    • PMK no 02/PMK.03/2010 tentang Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. [baca/unduh].
    • PMK no 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih. [baca/unduh].
  3. Penjaminan Simpanan
  4. Pajak Penghasilan
    • PMK No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP. [baca/unduh].
    • PMK No.102/PMK.010/2016 tentang Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaanDari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap Lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. [baca/unduh].
    • Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh ps 21. [baca/unduh].
  5. Pelaporan EOI – DJP
    • UU RI No.9 tahun 2017 tentang Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang. [baca/unduh].
    • PMK No.70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. [baca/unduh].
    • PMK No.19/PMK.03/2018 tentang Perubahan PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. [baca/unduh].
  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
    • Peraturan Menteri Agraria No.22 tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. [baca/unduh].
  7. Struktur dan Skala Upah
    • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1 tahun 2017 ttg Struktur dan Skala Upah. [baca/unduh].
  8. Hak Tanggungan
    • UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. [baca/unduh].
    • Permen No.22 tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu PenggunaanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggunganuntuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. [baca/unduh].